MARINIR: Presiden SBY (kanan) mengawasi pasukan pendarat amphibi dalam latihan pemantapan terpadu yang
diselenggarakan Korps Marinir TNI AL di Pantai Caligi Lampung kemarin (7/2). // AFP PHOTO / HO

Reshuffle Cuma Usulan, Belum Ajukan Nama ke SBY

Wacana reshuffle yang diusung Partai Demokrat sehubungan dengan perjalanan Pansus Hak Angket Bank Century tampaknya hanya gertak sambal. Pasalnya, meski sudah menyampaikan langsung usul itu ke Presiden SBY, partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2004 tersebut masih belum mengajukan nama anggota kabinet yang perlu diganti.

”Belum sejauh itu, belum ada nama-nama yang kami rekomendasikan untuk di-reshuffle,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin di Jakarta Sabtu (6/2). Termasuk, lanjutnya, menteri dari partai mana saja yang perlu diganti.

Menurut dia, ide reshuffle yang pernah disampaikan sesungguhnya hanya bersifat masukan dan pertimbangan. Tujuannya hanyalah memperingatkan partai-partai koalisi agar tetap konsisten terhadap komitmen koalisi. Selebihnya, keputusan akhir tetap diserahkan kepada presiden. “Dan, ternyata masukan kami itu berdampak positif, partai-partai (koalisi) kini terus menjalin komunikasi dengan kami,” tambahnya.
Dengan kondisi seperti sekarang, Amir yakin hak angket Bank Century akan berakhir dengan baik. “Bukan untuk menutupi kebenaran atau bangkai gajah, tapi justru menghadirkan apa yang sebenarnya, tanpa tendensi apa pun,” kata politikus berlatar belakang pengacara itu.

Dia lantas mengakui bahwa munculnya wacana reshuffle tersebut disebabkan kekecewaan mendalam Demokrat terhadap mitra koalisi dalam perjalanan Angket Century. “Kalau dibilang marah ya bagaimana, memang seperti itu,” tandasnya.

Menurut Amir, sejak awal, pansus seakan-akan hanya diarahkan kepada upaya mencari kesalahan. Misalnya, sebutnya, soal latar belakang krisis yang menjadi alasan pengucuran bailout.

Dia menyesalkan pansus yang justru menempatkan mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai saksi utama terkait dengan latar belakang krisis tersebut. “Tentu saja, jawabannya tidak ada krisis. Kenapa tidak ada pemanggilan terhadap pelaku usaha atau perbankan kalau mau mengungkap kebenaran. Apa seperti ini kebenaran itu” gugatnya.

Belum lagi, tambah Amir, cara pansus memintai keterangan saksi. Banyak pertanyaan yang menyudutkan saksi. “Bagaimana tidak marah melihat yang kemarin-kemarin itu,” ujarnya.

Dia menegaskan, kekecewaan Demokrat yang berujung pada usul reshuffle kabinet tersebut bukan hanya dilatarbelakangi wacana pemakzulan kepada SBY. Namun, Demokrat kecewa karena sejumlah partai koalisi terkesan terus mengarahkan sasaran tembak kepada orang-orang di sekitar kebijakan. Mereka, antara lain, Boediono dan Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyatakan hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah membicarakan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

“Hingga saat ini presiden belum pernah membicarakan tentang reshuffle,” kata Andi Mallarangeng saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Minggu (7/2). “Siapa saja boleh mengusulkan reshuffle, tetapi tergantung kebijakan presiden,” ujarnya.
Lantas apa tanggapan partai koalisi? Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali di Jakarta, Minggu (7/2) mengatakan, partainya mempersilakan Presiden SBY melakukan perombakan kabinet, jika memang membutuhkannya. “Itu hak prerogatif Presiden. Kalau memang Presiden ada kebutuhan ya silakan. Itu hak beliau,” tuturnya.

Terkait perombakan kabinet terhadap partai koalisi, Suryadharma menegaskan, tidak dapat mencampuri masalah itu. “Kalau dianggap menterinya tidak kapabel, tidak bisa menjalankan program dengan baik itu sah-sah saja,” imbuhnya.

Sementara itu mantan anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Adnan Buyung Nasution mengkritik keras kubu SBY yang mengancam akan me- reshuffle kabinet. Dia meminta partai mitra koalisi tak takut dengan rencana mencopot menteri mereka hanya karena tak membela pemerintah di pansus Century.

“Masa demi kompromi mereka mau merusak negara ini. Tanggung jawab mereka terhadap rakyat bagaimana. Jadi, kalau perlu terpental (dari kabinet, Red), biar saja terpental, biar pemerintah jalan sendiri. Kalau memang dia (presiden) sudah lancung, mengapa mesti ikut,” kata Buyung dengan suara keras dalam diskusi Memprediksi Rekomendasi Pansus Angket Century, Apakah Demokrasi Terancam di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan, kemarin (7/2).

Buyung meminta masyarakat terus mengawasi pansus. “Jangan biarkan mereka melakukan kompromi yang kotor di belakang layar,” ujarnya. Dia menyatakan memang mengkhawatirkan rekomendasi pansus menjadi tidak jelas karena terjadi kompromi. “Tapi, mudah-mudahan perkiraan saya ini tidak benar,” kata Buyung.

Pengacara senior itu menyampaikan rekomendasi agar pansus nanti harus tegas dan jelas. Apakah kebijakan bailout Bank Century murni untuk mengatasi masalah dampak sistemik atau sebenarnya selubung untuk menutupi kepentingan yang melawan hukum dan korupsi.
“Kalau memang melanggar hukum pidana, katakan itu kebijakan tidak benar supaya Boediono dan Sri Mulyani bertanggung jawab secara hukum,” tandas Buyung.

Indra Jaya Pilliang menyampaikan, Partai Golkar tidak pernah takut adanya ancaman reshuffle. “Silakan nakut-nakutin, memang siapa yang takut. Dari awal, bukan Golkar yang mengajukan diri (untuk duduk di kabinet, Red),” katanya.

Menurut Indra, ketakutan adanya oposisi yang besar di parlemen datang dari institusi kepresidenan sendiri. Indikasi itu tampak sejak Munas Partai Golkar di Pekanbaru awal Oktober 2009. Saat Ketum Golkar periode lalu, yakni Jusuf Kalla, berpidato agar partai berlambang beringin itu menjadi oposisi, SBY langsung mereaksi.

“Bahkan, Presiden SBY sampai berpidato di istana negara, bukan di Cikeas atau Kantor DPP Partai Demokrat untuk menanggapi pernyataan JK itu,” sentilnya.

Partai Golkar, imbuh Indra, tidak pernah ragu mengungkap skandal Century setuntas-tuntasnya. Sebab, komitmen itu telah menjadi salah satu rekomendasi resmi Munas Golkar kepada pengurus baru.

Indra juga menyebutkan bahwa Partai Golkar tidak pernah berkoalisi dengan Partai Demokrat. Yang ada hanya kontrak politik Partai Golkar dengan presiden dan wakil presiden terpilih. “Boediono yang menyerahkan kontrak politik itu. Dia jelas bukan orang Partai Demokrat. Ini harus klir,” ujar mantan peneliti CSIS itu.

Menurut Indra, kedudukan kontrak politik tersebut sangat lemah. Jauh lebih lemah daripada kontrak politik “koalisi besar” pada 1 Mei 2009 atau menjelang pilpres antara Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura. “Jadi, kalau ada sikap pseudopolitik yang dilakukan politisi Partai Demokrat seolah-olah Golkar ada di ketiak mereka, jelas itu tidak benar,” tegas Indra.

Adhie Massardi menceritakan pengalamannya saat menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut dia, ketika DPR membuat Pansus Angket Kaus Bulog, Gus Dur sama sekali tidak bereaksi negatif terhadap DPR. “Apa lagi mengancam partai-partai politik yang kadernya ada di kabinet,” katanya.

Dia mengatakan, kubu Gus Dur sangat yakin bahwa presiden keempat itu tidak bersalah. “Kami yakin, itu hanya gombal-gombalan. Jadi, dibiarkan. Mestinya, kalau SBY juga yakin tidak bersalah, dia membiarkan pansus berproses,” ujar Adhie.

Boni Hargens mengatakan, soal partai politik dilepas dari koalisi atau penggantian menteri itu merupakan hak prerogatif partai pemenang pemilu dan presiden terpilih. Kalau memang untuk memperbaiki kinerja kabinet, sah-sah saja presiden mengganti menteri. Begitu juga, melepas partai mitra koalisi yang sudah tidak sejalan. “Kalau mencopot menteri karena ingin berkompromi di pansus, itu jelas tidak boleh,” tandas dosen muda di FISIP UI itu.

Bisa Jadi Bumerang SBY
Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara, M. Ridwan Rangkuti mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyobo perlu memikirkan secara matang usulan reshuffle kabinet. Karena jika itu dilakukan dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan dan Partai Demokrat.
“Kalau alasannya tidak tepat, banyak hal yang kontraproduktif yang akan timbul,” kata M. Ridwan Rangkuti, Minggu (7/2). Menurutnya, secara umum, reshuffle atau pergantian menteri dalam kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun untuk memberikan hasil positif, seharusnya reshuffle itu dilakukan atas dasar penilaian kinerja dan prestasi menteri yang bersangkutan.

Semisal, Ridwan mencontohkan, faktor pencapaian kabinet dalam program kerja 100 hari terhadap kementerian yang bersangkutan. Namun jika reshuffle itu dilakukan terkait pemeriksaan kasus Bank Century, presiden diharapkan berpikir secara matang karena akan menimbulkan berbagai efek negatif.

Apalagi jika yang direshuffle itu menteri yang memiliki prestasi kerja. “Apa kata rakyat nanti,” tanya dia.

Ia menambahkan, reshuffle yang hanya didasarkan menteri yang bersangkutan berasal dari politik yang ‘getol’ mengungkit kasus Bank Century juga akan menimbulkan ‘kemalasan’ di kalangan kabinet. Menteri yang tidak direshuffle akan berpikir jabatannya ‘aman’, hanya karena tidak terlibat dalam pemeriksaan kasus Bank Century.

Tidak tertutup kemungkinan, Ridwan melanjutkan, kinerja menteri-menteri yang merasa aman itu menurun karena mengganggap tidak akan direshuffle. “Mereka akan beranggapan, tidak perlu prestasi kerja, yang penting setia karena tidak akan dicopot,” tuturnya.
Karena itu, ia kembali mengingatkan, Presiden SBY harus mempertimbangkan secara matang usulan reshuffle itu dan lebih mengutamakan profesionalisme dan prestasi kerja. “Kesetiaan politik penting, tapi prestasi kinerja juga tidak kalah penting,” katanya. (pri/tof/net/jpnn)

Tags: Jakarta, kasus Bank Century, sby

Beri Komentar