Elvi Hadriany, Sekretaris Wilayah KPI Sumut

Ternyata perempuan belum juga mendapatkan perhatian selama berjalankan mulai dari zaman kemerdekaan bahkan sampai sekarang ini, sudah masuknya masa reformasi. Melihat hal ini, beberapa aktivis perempuan berupaya terus menerus untuk memberikan sebuah pendidikan terhadap perempuan agar mampu memperjuangkan apa yang menajadi haknya.

Julika Hasanah, Medan

Berkaitan dengan hak-hak perempuan yang masih juga belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, bahkan di dalam rumahtangga sendiri sekalipun, perempuan belum juga menemukannya. Elvi Hadriany, Sekretaris Wilayah KPI Sumut mengatakan, para aktivis perempuan yang bergerak dan fokus untuk mengatasi masalah perempuan dan anak.

Kata dia, ada empat isu penting yang harus diperhatikan dan mendapatkan perhatian dalam menetapkan kebijakan oleh pelaku pengambil kebijakan. Pertama, perempuan dan politik. Kedua, hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, perempuan dan kesehatan. Dan yang keempat, adalah perempuan dan ekonomi. “Keempat isu ini sangat penting, tapi selalu saja dianggap tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Sehingga, perempuan sekarang  belum terlihat sejahtera,” bilang Elvi.

Untuk perempuan dan politik, sampai saat ini apa yang diminta dalam kedudukan politik. Dimana 30 persen dari anggota dewan adalah perempuan, ini belum mencapai target.  Jumlah anggota DPR RI perempuan hanya 101 orang, yang artinya baru 18,10 persen dari jumlah anggota DPR RI secara keseluruhan. Dimana DPR RI berjumlah 35 orang, DPRD Sumut berjumlah 35 orang dan DPRD Medan hanya 6 orang. “Jadi sudah jelas, kalau kuota yang kita inginkan itu masih jauh,” tambah Elvi.

Menurutnya, kebanyakan perempuan yang sudah duduk di parlemen, belum memahami apa yang menjadi hak perempuan. Sehingga belum ada tindakan yang dilakukan untuk perempuan, dan buged gender yang ada seharusnya diarahkan untuk kebutuhan perempuan.  Kenyataan yang kedua, perempuan belum lagi mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan data terbanyak perempuan menderita buta huruf dibandingkan laki-laki. Lebih banyak perempuan yang tidak tamat sekolah.

“Untuk pendidikan saja, perempuan belum bisa mendapatkan haknya. Padahal, kalau diberikan kesempatan sekolah lebih tinggi lagi, perempuan selalu mendapatkan prestasi lebih tinggi dari laki-laki,” kata Elvi.

Kemudian, ketiga, perempuan dengan kesehatan, yang belum juga mendapatkan perhatian. Ini dilihat dari data angka kematian ibu, dari 307 ibu yang melahirkan, hanya 100 ibu yang bisa selamat bersama bayinya saat bersalinan. Ini karena kurangnya asupan gizi bagi ibu hamil dan tidak adanya fasilitas kesehatan yang diberikan bagi ibu hamil bagi ibu yang tidak mampu. “Kebanyakan ibu yang hamil meninggal pada saat bersalinan adalah mereka yang memiliki ekonomi menengah kebawah karena tidak memiliki biaya untuk pemeriksaan hamil dan tersandung biaya bersalinan,” katanya lagi.

Isu yang terakhir, kata dia, mengenai perempuan dan ekonomi. Ini adalah kaitan dari pendidikan yang tidak terpenuhi bagi perempuan. “Perempuan sekarang rata-rata harus bekerja membantu ekonomi keluarga. Namun, coba kita perhatikan hanya mereka yang memiliki izajah tinggi atau lulusan luar negeri saja yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebanyakan perempuan bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu rumahtangga, bahkan sekarang ini ada yang kita lihat sebagai kuli bangunan. Ini karena mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi,” ungkap Elvi lagi.

Dikatakan Elvi, semua isu ini muncul karena masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat. Sehingga ada pengelompokan hak dan kewajiban bagi perempuan yang kebanyakan memberikan batasan ruang gerak.  Artinya, perempuan tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. “Padahal walaupun perempuan bekerja diluar rumah, tetap saja pekerjaan rumah ia yang mengerjakan lagi. Laki-laki sama sekali tidak melakukan pekerjaan rumah. Ini karena sudah kentalnya pemikiran kalau pekerjaan rumah adalah tugas perempuan. Jika perempuan melangkah sedikit lebih maju dari laki-laki, maka perempuan kemudian dinilai lari dari kodratnya. (*)

[ketgambar]BEKERJA: Elvi Hadriany, Sekretaris Wilayah KPI Sumut saat bekerja di Kantornya. // Ramadhona/sumut pos[/ketgambar]