JAKARTA- Pelaksanaan haji di tanah air tak pernah lepas dari persoalan. Yang paling gres, tim pengawas Haji DPR RI menemukan bahwa ada indikasi dugaan bahwa oknum Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta terlibat dalam monopoli penerbangan umrah. Akibatnya, muncul berbagai kendala keterlambatan keberangkatan umrah jamaah asal Indonesia.

“Upaya monopoli tiket itu memicu adanya berbagai kendala dan keterlambatan pengurusan visa ternyata setelah dilakukan peninjauan lapangan bukan disebabkan oleh adanya regulasi baru di Arab Saudi,” ungkap anggota tim pengawas haji DPR RI, Said Abdullah di Jakarta, kemarin (8/3).
Said mengatakan, menemukan ketentuan monopolis dari Kedubes Arab Saudi di jakarta agar jamaah yang akan melaksanakan ibadah umrah harus mempergunakan pesawat tertentu. Pesawat tersebut berstatus proteksi dan menjadi persyaratan pengurusan visa. “Itu kan tidak lazim terjadi.” ujarnya.

Hal itu, kata dia, berdampak pada naiknya biaya umrah dari tarif normal. Jika biasanya mengurus visa umroh USD 35 maka sekarang banyak keluhan dari jamaah karena mendapat pungutan liar menjadi sampai dipungut hingga USD 100. “Karena itu saya meminta agar praktek monopoli yang kotor seperti ini tidak boleh di praktekkan disini,” tekan dia.

Said mengancam, jika praktik serupa terus dilakukan maka sebagai wakil rakyat dirinya akan merekomendasikan agar tidak lagi menggunakan jasa Saudi Arabian Airlines. Apalagi, kata dia, maskapai Garuda Indonesia juga sudah mampu untuk melakukan penerbangan langsung ke Arab Saudi. “Menurut hemat saya untuk penerbangan jamaah haji nanti kita tidak perlu lagi mempergunakan pesawat mereka,” terangnya.

Said mengimbau agar Kementerian Luar Negeri segera memanggil Dubes Arab Saudi di Jakarta. Karena, hal tersebut dinilai bisa menganggu hubungan baik antara kedua negara. “Sekedar untuk mengingatkan kepada mereka cara seperti itu tidak perlu digunakan,” katanya. (zul/jpnn)