Wali Kota Medan Terima Penghargaan Kinerja Pemerintahan Kota dari Mendagri

Lima Terbaik Se-Indonesia

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Gamawan Fauzi SH MM  memberikan penghargaan kepada Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (25/4). Penghargaan ini diberikan karena Kota Medan dinilai berhasil dalam bidang kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2011.

MOBIL E-KTP: Mobil keliling perekam E-KTP dari Discapil Kota Medan saat beroperasi  Kecamatan Medan Marelan, belum lama ini.//redianto/sumut pos

MOBIL E-KTP: Mobil keliling perekam E-KTP dari Discapil Kota Medan saat beroperasi di Kecamatan Medan Marelan, belum lama ini.//redianto/sumut pos


Dari 90 kota di seluruh Indonesia, Kota Medan berhasil menempati peringkat kelima berdasarkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional tahun 2011. Untuk Kota Metropolitan, Kota Medan yang paling tinggi mengalahkan Kota Surabaya di peringkat 21 dan Makasar peringkat 28.

Adapun pemeringkatan 10 besar berdasarkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan  pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional tahun 2011 adalah Kota Tanggerang mene-mpati peringkat pertama, peringkat kedua disusul Kota Madiun, selanjuntya Kota Jogyakarta, Kota Depok, Kota Medan, Kota Cimahi, Kota Surakarta, Kota Mojekerto, Kota Tegal dan Kota Sawahlunto.

Penghargaan ini diberikan Mendagri dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah XVII tahun 2013 yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kapasitas Pemerintaha Daerah untuk Percepatan Kesejahteraan Rakyat” ujar Mendagri didampingi Sekjen Depdagri Dyah Anggraeni, Dirjen Otonomi Daerah Prof Dr Djoehermasyah Djohan.

Wali Kota tentu saja sangat bangga dan mengapresiasi sekali atas penghargaan yang diberikan tersebut. Apalagi ini merupakan penghargaan pertama kalinya yang berhasil  diraih Kota Medan di bidang penyelenggaraan pemerintahaan. Ditambah lagi, penilaian ini dilakukan secara fair, sebab tidak hanya melibatkan Kementrian Dalam Negeri tetapi juga melibatkan kementrian dan lembaga lainnya.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa. Dari 90 kota di Indonesia, Kota Medan berhasil meraih peringkat kelima terbaik secara nasional dengan nilai sangat tinggi terkait masalah pelayanan dan tata kelola pemerintahan kepada masyarakat. Apalagi penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan Pemko Medan,” kata Wali Kota.

Selanjutya Wali Kota yang hadir didampingi Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, Kepala Inspektorat Drs Farid Wajedi, Kadis Pendapatan M Husni SE MSi, Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Ir Syampurno Pohan, Kadis Bina Marga Khairul Syahnan dan Kabag Humasy Pemko Medan Budi Hariono SSTP MAP menambahkan,  jika penghargaan ini bisa dipertahankan tiga kali berturut-turut, maka Kota Medan akan mendapatkan penghargaan yang lebih prestius lagi yakni Parasamya Purna Karya Nugraha.

Wali Kota mengakui tidak mudah untuk mendapatkan penghaargaan Parasamya Purna Karya Nugraha itu. Namun jika seluruh jajaran Pemko Medan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan, Wali Kota optimis penghargaan yang sangat membanggakan itu pasti dapat diraih. “Karena  itulah saya minta penghargaan yang diberikan ini dijadikan momentum bagi seluruh jajaran apratur Pemko Medan untuk meningkatkan kinerjanya lagi, terutama dalam memberikan pe-layanan kepada masyarakat,” harapnya.

Mendagri Gamawan Fauzi  dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi sekali dengan dilaksanakannya EKPPD terhadap LPPD. Sebab, hasil EKPPD ini merupakan akuntabilitas masing-masing daerah terhadap keberadaan kapasitas kinerjanya maupun sebagai acuan dalam upaya-upaya pengembangan kapasitas ke depan.

Selain itu, lanjut Mendagri, melalui hasil EKPPD ini masyarakat akan melihat seberapa komitmen pemerintah di daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat melalui kebijakan-kebijakan serta program-program pembangunan yang diambil. Sedangkan bagi daerah-daerah yang berperingkat baik dapat menjadi best practice bagi pemerintah pusat.

“Sebaliknya bagi daerah-daerah lain yang berperingkat rendah dapat mencontoh dan mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah yang berperingkat baik. Ini tentunya tidak mudah. Namun keberhasilan daerah yang berhasil meraih nilai tinggi akan memotivasi daerah-daerah di sekitarnya untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga akhirnya dapat meraih peringkat yang lebih tinggi,” pesan Mendagri.

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Prof Dr Djoehermansyah Djohan dalam laporannya menjelaskan, maksud diselenggarakannya penyelenggaraan peringatan Hari Otonomi Daerah ini untuk merefleksikan kembali makna implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu meni-ngkatkan kesejahteraan masyarakat.”Sedangkan tujuan diselenggarakannya peringatan ini  untuk menggalang kerja sama  antar pemerintahan daerah serta mengindentifikasikan potensi local dan mengembangkan kapasitas daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Djoehermansyah.

Selain mengumumkan pemeringkatan EKPPD dan pemberian penghargaan Satyalancana Bhakti Praja Nugraha, jelasnya, peringatan Hari Otonomi Daerah XVII tahun 2013 ini juga dirangkaikan forum dialog dengan tema Dari Daerah untuk Indonesia: Otonomi Daerah Pintu Mempercepat Kesejahteraan.

Selain dirinya, yang bertindak sebagai nara sumber adalah Prof Dr Ryaas Rasyid selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Prof Irfan Ridwan Maksum (anggota DPOD/akademisi Universitas Indonesia).(dya/adv)

Berita terkait: