Kepala BKN Buka Workshop Human Resources Management System di Hotel Grand Aston

Kantor Regional VI BKN Medan Hasilkan 4 Aplikasi Kepegawaian

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Drs Eko Sutrisno MSi membuka Workshop Human Resources Management System yang dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari Pemprovsu, Pemprov Aceh serta 56 Pemkab/Pemko se-Sumut dan Aceh.

WORKSHOP ini dihadiri Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Yulina Setiawati Ningsih Nugroho SH MM, Direktur Pengelolaan Data Iwan Hermanto MINF Sys, Direktur Pengelolaan Jaringan dan Informasi Drs Budi Hartono.

Turut hadir Kepala Kantor Regional VI BKN Medan I Nyoman Arsa SH MSi, pejabat dilingkungan BKN, narasumber dan undangan dari wilayah kerja Kantor Regional VI BKN Medan.

Dalam acara ini juga diadakan peluncuran dan pemaparan dari empat aplikasi kepegawaian yang dikelola Kantor Regional VI BKN Medan. Aplikasi ini meliputi Fitur Layanan SMS Kepegawaian 0878 6721 7641, Sistem Informasi Dokumentasi Peraturan Kepegawaian, Sistem Informasi Mail Tracking (SIMT) dan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Kanreg VI BKN Medan.

PENGARAHAN: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Drs Eko Sutrisno MSi menyampaikan pengarahan  Workshop Human Resources Management System.

PENGARAHAN: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Drs Eko Sutrisno MSi menyampaikan pengarahan pada Workshop Human Resources Management System.


Melalui Fitur Layanan SMS Kepegawaian 0878 6721 7641 akan membuat pegawai dapat mengetahui informasi NIP baru, kenaikan pangkat, pensiun, data PNS, kartu pegawai (Karpeg), prosedur kartu suami istri (Karis) dan pensiunan janda/duda/yatim. Pada Sistem Informasi Dokumentasi Peraturan Kepegawaian disajikan berbagai aturan kepegawaian dari tahun ke tahun secara lengkap.

Sedangkan pada Sistem Informasi Mail Tracking (SIMT), pegawai dapat mengetahui perkembangan atau tanggapan atas surat yang dikirimkan ke Kantor Regional VI BKN Medan. Kemudian pada Sistem Informasi Perpustakaan Kanreg VI BKN Medan dapat diketahui berbagai buku pustaka tentang kepegawaian.

Kepala BKN Drs Eko Sutrisno MSi berharap workshop dari memberi manfaat bagi berbagai pihak dalam mewujudkan reformasi birokrasi. “Ada filosofi dasar yakni mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah dengan pelayanan yang makin baik,’’ katanya.

Ia mengakui reformasi birokrasi cukup tertinggal dibandingkan dengan reformasi politik, reformasi ekonomi, reformasi TNI, reformasi hukum dan sebagainya. “Untuk itu birokrasi pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik, cepat dan akurat kepada masyarakat. BKN pun harus bisa memberi pelayanan terbaik kepada PNS,’’ katanya.

Eko mengajak pemanfaatan teknologi informasi termasuk dalam aplikasi pelayanan kepegawaian. Diakuinya ada tuntutan lebih tinggi pada BKN selain layanan kenaikan pangkat dan pensiun. “Berbagai program yang dilaksanakan harus konsisten pemanfaatannya,’’ imbuh dia.

Dalam sambutannya, Kepala BKN juga memberi apreasi atas kreativitas Kantor Regional VI BKN Medan dalam menghasilkan berbagai aplikasi pelayanan kepegawaian. “Kegiatan ini harus terus ditingkatkan seperti layanan SMS kepegawaian. Dari layanan ini pegawai dapat mengetahui apakah usulan kenaikan pangkat atau pensiun sudah diproses atau belum,’’ kata Kepala BKN mencontohkan.

Mengenai nasib ratusan ribu pegawai honrer di Indonesia, Kepala BKN juga memberi perhatian. Menurut Eko, dari honorer K-1 yang bekerja di instansi pemerintah dengan gaji dari APBN/APBD tahun 2005-2009 sebanyak 920 ribu telah diangkat 880 ribu honorer menjadi PNS.

Dijelaskan Kepala BKN, dari 152.410 sisa honorer K-1 diverifikasi hingga 71 ribu. Nantinya akan diverifikasi lagi dimana diharapkan tinggal 52 ribu honorer K-1 yang segera diumumkan dites oleh Konsorsium Perguruan Tinggi hingga tuntas pada tahun 2013.

Tugas penting di tahun 2013, lanjut dia, menyelesaikan pengangkatan 600 ribu honorer K-2 yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak mendapat gaji dari APBN/APBD.

Dia mengaku heran, syarat honorer K-2 harus bekerja setahun sebelum tahun 2005 namun hingga kini tiap hari tetap saja ada penambahan jumlah honorer K-2. Untuk itu, Eko meminta, Kantor Regional VI BKN Medan dan BKD se-Sumut/Aceh untuk mendata jumlah pasti honorer K-2 yang akan diangkat jadi PNS. ‘’Tugas penting ketiga di tahun 2013 adalah pengadaan PNS melalui formasi tes CPNS nasional,’’ imbuhnya.

Sebelumnya Direktur Pengelolaan Data BKN Iwan Hermanto M.INF Sys selaku penyelenggara mengemukakan, workshop dua hari dilaksanakan empat kegiatan menjadi satu acara termasuk evaluasi kartu kepegawaian elektronik, rekonsiliasi data pegawai negeri sipil dan aplikasi dari Kantor Regional VI BKN Medan.

Sedangkan Kepala Kantor Regional VI BKN Medan I Nyoman Arsa SH MSi berupaya memberi peningkatan pelayanan dan manajemen PNS. ‘’Kami dari Kantor Regional VI BKN Medan menyambut baik pelaksanaan workshop yang dapat memberikan berbagai harapan dan masukan,’’ kata Nyoman. (dmp)

Berita terkait: