Krisis Listrik Berkepanjangan

Produksi Usaha Sulit Berkembang

MEDAN-Krisis listrik di Sumut bakal terus berkepanjangan. Pasalnya, pasokan listrik normal yang dihasilkan oleh seluruh mesin pembangkit listrik yang ada di wilayah kerja PLN Wilayah Sumbagut, tetap tak sanggup memenuhi kebutuhan listrik di Sumut.
Deputy Manajer Komunikasi PLN Wilayah I Sumbagut, Raidir Sigalingging menerangkan sebanyak 10 mesin yang ada di Sicanang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 68 persen listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara, termasuk Aceh. Sisanya dari sejumlah pembangkit listrik dan bantuan dari PT Inalum sebanyak 45 MW.

Sekarang ini, sambungnya, ada sebanyak 1.251 MW, dengan tambahan bantuan pembangkit yang dibeli sebanyak 96 MW, bantuan PT Inalum 45 MW dan beberapa lainnya, jumlah yang tersedia normal mencapai 1.410 MW.

Sedangkan permintaan pelanggan 1.352 MW. Dari angka itu diketahui ada kelebihan 58 MW. Hal inilah yang terus bertahan bila kondisi mesin dalam keadaan normal. Tapi, saat ini, listrik di Sumut hanya bisa disalurkan sebanyak 1.071 dengan tambahan lainnya. Dengan jumlah ini, maka PT PLN Wilayah Sumut memiliki defisit listrik sebanyak 302 MW.

Kami tetap berupaya hingga April ini, satu unit mesin PLTU GT Lot 3 bisa menambah daya 105 MW, sekarang sedang ujicoba mudah-mudahan April ini sudah bisa berjalan,” katanya. Selanjutnya, dia menyebutkan ada tambahan dari PLTM lainnya di Sumut. Bila seluruhnya bisa berfungsi, maka defisit 302 MW ini bisa teratasi.

Ketua Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Sumut, Cahyo Pramono mengatakan, krisis listrik yang terjadi di Sumut membuat perekonomian Sumut pada tahun 2010 melemah.

“Pemadaman listrik membuat pelaku usaha melemah dan sulit mengembangkan produksi,” ujarnya.
Bukan hanya itu saja, investor juga tidak mau menanamkan modal sehingga pelaku usaha bisa tutup. Dia memahami, kondisi PLN Sumut dari sisi pembangkitnya sudah tidak ideal lagi. Tapi, persoalannya tak bisa diantisipasi sejak 2007 lalu.
“Harapannya listrik sebagai kebutuhan harus dipenuhi, mau itu dengan cara menambah pembangkit ataupun memperbaikinya,” katanya.

Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi SH MHum mengungkapkan, pemadaman listrik sepihak sangat menganggu kinerja dan produktivitas para pengusaha dan aktivitas warga. Walau masyarakat mungkin bisa maklum, namun dari segi bisnis jelas mengurangi kredibiltas perusaahaan. Belum lagi beban segi psikologis para pelanggan.
Menurutnya, pengelola kelistrikan dan pemerintah tidak melakukan langkah sesuai tugas dan wewenang dalam jabatannya guna membuat kebijakan. Terobosan kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem kelistrikan.

Di dalam konteks otonomi daerah peranan pemerintah daerah begitu urgen. Letak urgensi peranan gubernur adalah memberi ketenteraman bagi warga, sekaligus mensinergikan kapasitas listrik dan mewujudkan program mensejahterakan masyarakat.
“Gubernur dapat menugaskan Wakil Gubernur mengatasi masalah pemadaman ini. Pemadaman bergilir yang direncanakan akan berkurang nyatanya tidak terealisir. Malah makin hari justru makin parah. Kondisi ini harusnya bukan persoalan biasa dan tidak bisa dibiarkan berkepanjangan. Tetapi celaka dua belas, fakta menunjukkan kehendak lain. Listrik kembali padam. 

Disebutkannya, listrik byar-pet itu telah ’memantik’ rasa gusar yang sudah lama dipendam masyarakat. Hanya saja, luapan aspirasi emosi itu entah disalurkan ke mana warga sudah tak tahu. Nyaris signifikansi aksi itu tidak efektif untuk mengurangi pemadaman bergilir. Kecuali sekadar mempermalukan para petinggi perusahaan ‘plat merah’ itu. Sayangnya, rasa malu itupun kini makin menipis, seiring dengan tipisnya rasa tanggungjawab hukum dan moral para politisi negeri ini.

”Meskipun pemadaman bergilir telah diberitahukan kepada pelanggan tidak berarti petinggi PLN dapat memadamkan listrik begitu saja. Seharusnya ada jadual yang terukur, misalnya soal kapan, di mana dan berapa lama listrik di suatu kawasan dipadamkan. Kesalahan fatal pemadaman bergilir selain listrik padam adalah jadwal giliran yang amburadul. Irama listrik ‘byar-pet’ harusnya dapat diakses pelanggan, sehingga dapat menyesuaikan agenda dan aktivitas kerja,” tukasnya.

Advokasi lembaga konsumen (LAPK), lanjutnya, dalam menangani kasus publik seperti listrik sangat tergantung pada sikap kritis warga. Kalau warga menginginkan, misalnya melakukan gugatan hukum (class action) atau melakukan aksi massif atau kampanye boikot bayar listrik, tentu lembaga konsumen punya pengalaman dan siap melakukan itu. LBH Kongres Advokat Indonesia, LAPK, Persaudaraan Advokat Konsumen dan BBH Fakultas Hukum UMSU siap memfasilitasi warga mengajukan gugatan hukum atas masalah ini. Masalahnya dalam banyak kasus, warga sudah begitu apatis dan frustasi dalam menyikapi pemadaman bergilir ini. Pemerintah dan DPRD lebih berpihak kepada PLN dan tidak pernah beri sanksi yang tegas.

Terkesan, kalau menyangkut krisis listrik pejabat dan wakil rakyat lebih banyak tiarap dan puasa bicara. Pengadilan juga setali tiga uang, lebih banyak melakukan selingkuh patgulipat dengan mengorbankan rasa keadilan hukum dan sosial masyarakat.
Ketua Komisi E DPRD Sumut, Brillian Mochtar mengaku, banyak yang telah dirugikan dengan seringnya mati liatrik. “Jika memang PLN sudah tidak mampu lagi menangani permasalahan ini, kenapa  tidak diswastanisasikan saja atau setidaknya melakukan kerja sama dengan investor asing,” katanya. (ril/her/mag-21)

listrik-padam

[ketgambar]PAKAI LILIN: Seorang anak belajar menggunakan lilin karena pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN. Belakangan ini pemadaman listrik di Sumut semakin sering terjadi.//ANDRI GINTING/SUMUT POS[/ketgambar]

This entry was posted in Berita Foto, Metropolis and tagged , . Bookmark the permalink.