Ijazah Jadi Masalah Klasik Pilkada

MEDAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengingatkan KPU kabupaten/kota serius memverifikasi syarat pendidikan pasangan calon. Sebab persyaratan tersebut paling sering disorot masyarakat dan selalu menjadi objek gugatan pilkada.

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution mengakui kalau syarat pendidikan sering menjadi permasalahan dalam pilkada. Karena sifatnya sensitif dan menjadi masalah klasik di setiap daerah yang menggelar pilkada. ”Karena itu kita minta KPU Kabupaten/kota serius dalam memverifikasinya. Jangan sampai menjadi celah hukum yang dapat menimbulkan gugatan sengketa pilkada,” kata Irham kepada wartawan di Medan, kemarin (2/3).
Irham mengingatkan, verifikasi faktual terhadap syarat pendidikan jangan hanya berpedoman pada laporan masyarakat. Semua pasangan calon meskipun telah lengkap syarat pendidikannya tetap harus dibuktikan kebenarannya ke sekolah dan dinas terkait. Jadi, bukan hanya syarat pendidikan salah satu pasangan saja yang diklarifikasi secara faktual.

Ketua Pokja Pencalonan Pilkada Medan Pandapotan Tamba mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi syarat pendidikan 11 pasangan calon yang telah mendaftar. ”Tidak ada yang kita bedakan. Semua syarat pendidikan diklarifikasi ke sekolah atau dinas terkait,” jelasnya, kemarin.
Bagi yang melampirkan fotokopi ijazah yang telah dileges hanya disurati ke sekolah. Sedangkan syarat pendidikan yang melampirkan surat keterangan pengganti ijazah diklarifikasi langsung ke sekolah. Hingga kemarin, hampir semua surat jawaban dari instansi pendidikan sudah masuk ke KPU Medan.”Tinggal nunggu sebagian lagi,” ujarnya. (sya)

This entry was posted in Metropolis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.