Palar Pimpin Sementara DPRD Sumut

MEDAN- Sebanyak 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) terpilih direncanakan akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumut di ruang paripurna gedung DPRD Sumut, Senin (14/9).

Meskipun hingga akhir pekan kemarin, Komisi Pemilihan Umum Sumut, belum memastikan dua anggota dewan terpilih tidak akan dilantik, namun Sekretariat DPRD Sumut tetap menyiapkan pelantikan berdasarkan jumlah anggota DPRD Sumut.
“Kita akan melantik semua anggota dewan yang lolos pada pertarungan, sesuai jumlah.

Kalau tidak datang tentu tidak akan dilantik,” ujar Sekretaris DPRD Sumut Ridwan Bustan di Medan, kemarin (13/9).
Ridwan mengatakan, Sekretariat DPRD Sumut akan mempertanyakan alasan kenapa ada calon anggota dewan yang tidak datang pada pelantikannya. Kendati demikian Ridwan memastikan pelantikan dapat menyusul jika alasannya bisa memiliki dasar yang kuat.  “Pastinya, untuk periode ini semua calon anggota DPRD Sumut SKnya (Surat Keputusan) sudah keluar,” katanya.

Dikatakan Ridwan, usai pelantikan tersebut, DPRD Sumut akan dipimpin sementara dari partai pemenang pemilihan umum dan atau urutan kedua. Palar Nainggolan dari Partai Demokrat dan Khaidir Ritonga dari Partai Golkar telah ditunjuk sebagai pimpinan sementara yang akan menerima palu dari pimpinan DPRD Sumut periode 2004-2009.  “Soal siapa Ketua DPRD Sumut, sampai sekarang kita belum tahu. Itu tergantung kepada DPP (Dewan Pimpinan Partai) Demokrat sebagai partai pemenang,”  ucapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut, Irham Buana Nasution hampir memastikan dua caleg terpilih untuk DPRD Sumut periode 2009-2014 tidak ikut dalam pelantikan yang digelar hari ini, Senin (14/9), di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol, Medan.
Kedua caleg tersebut yakni masing-masing dari Partai Demokrat, yakni Tahan Manahan Panggabean, tidak ikut dalam pelantikan anggota DPRD Sumut karena masih dalam proses penahanan. Sedangkan caleg dari Partai Golkar, Ali Umri hingga kemarin belum juga menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali  Kota Binjai.

“Tahan Manahan karena masih jalani proses hukum, dipastikan tidak ikut dilantik. Sedangkan Ali Umri hingga siang ini tidak ada memberikan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Binjai,” terang Irham kepada wartawan di Medan kemarin.

Sedangkan dua caleg lainnya yang sebelumnya masih rangkap jabatan yaitu Maratua Siregar dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Oloan Simbolon dari Partai Persatuan Daerah (PPD) sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Jadi dapat dilantik bersamaan.
Disebutkannya, bahwa SK Mendagri untuk pelantikan 100 caleg DPRD Sumut telah dikeluarkan. Jadi yang menghalangi caleg terpilih untuk dilantik hanya jika berhalangan tetap seperti ditahan atau masih rangkap jabatan. Bagi yang berhalangan, maka pelantikannya dapat menyusul kemudian hari. Namun jika diganti, maka harus melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Khusus Ali Umri yang masih rangkap jabatan, masih ada kemungkinan untuk dilantik hari ini. Jika sesaat sebelum pelantikan dirinya membawa surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Binjai secara tertulis. Namun menurut Irham, jika Umri memilih untuk menunda pelantikannya, maka tidak ada persoalan. Hanya saja Golkar akan kehilangan satu kursi untuk sementara.

Sementara itu Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumut A. Karim Azhar mengatakan kalau pihaknya belum mengetahui rencana dari ketua umumnya tersebut. Diakuinya hingga siang kemarin belum ada rencana bahwa Umri akan mundur sebagai Wali Kota Binjai.

“Belum ada cerita soal itu. Kita lihat saja besok,” kata Karim. Namun tidak ada persoalan menurutnya jika Umri memilih menunda pelantikannya. Karena dari jauh hari telah menyatakan siap untuk menjadi anggota DPRD Sumut meskipun harus dilantik belakangan.
Seiring pelantikan anggota dewan di DPRD Sumut, pelantikan anggota DPRD Medan priode 2009-2014 akan digelar, Selasa (15/9). Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPUD Kota Medan, pelantikan 50 orang anggota DPRD Medan dilaksanakan di ruang paripurna Gedung DPRD Medan.

Kesiapan pelantikan yang telah difasilitasi oleh Sekretaris DPRD Medan ini ternyata belum dapat memutuskan Ketua DPRD Medan Sementara. Pasalnya, untuk posisi Ketua DPRD Medan sementara yang diambil dari partai suara terbanyak yaitu Demokrat belum juga mendapat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Rahmad P Hasibuan mengatakan sampai saat ini Ketua DPRD untuk tingkat I dan II se-Sumut belum ada diputuskan oleh DPP. Sehingga, belum ada keputusan yang mengikat tentang nama yang akan ditetapkan menjadi Ketua DPRD.
Dia menyebutkan, walau ada beberapa nama yang beredar, tetap saja keputusannya menunggu DPP setelah adanya pertimbangan dari tim sembilan partai Demokrat. “Sama saja untuk Kota Medan dan Sumut, Ketua DPRD-nya masih dibahas di DPP. Kita tunggu saja ya,”ucapnya pada (13/9) ketika dihubungi wartawan koran ini.

  Ketika disinggung dua nama Ketua DPRD Medan yang didaulat akan ditetapkan ini yakni Deni Ilham dan Amiruddin. Ternyata, dia menyebutkan semua masih berpeluang menjadi Ketua DPRD. Bisa saja jumlah perolehan suara yang lebih tinggi diantaranya.
Pernyataan inilah akhirnya menyinggung satu nama lainnya, yakni Dianto MS anggota DPRD Medan terpilih dari daerah pemilih V berasal dari Partai Demokrat dengan perolehan suara 13.282 suara. Jumlah perolehannya ini tertinggi dibandingkan anggota DPRD Medan lainnya.
Di tempat terpisah, Divisi Hukum dan Humas KPUD Kota Medan, Pandapotan Tamba tak bisa dimintai keterangannya. Pasalnya, ketika dihubungi via telepon selulernya tak ada jawaban.

Seorang pengamat politik dan kebijakan, Dadang Dermawan mengatakan selagi tidak ada keputusan dari partai demokrat, tentunya ini sama saja mengabaikan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan partai Demokrat semata.
Harusnya, bilangnya untuk membuat suasana kinerja berjalan seefektif mungkin, hendaknya partai demokrat sudah memutuskan nama ketua DPRD Medan dan Sumut.

“Kalau keputusannya masih sentralistik dan berjalan lama, ini sama saja konsepnya tidak sesuai dengan Otonomi Daerah, pengurus di DPD Sumut dan DPC Kota Medan harus mengambil kebijakan,”sarannya.

Selain itu, tambahnya bila keputusannya tetap sentralistik, maka sama saja Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu legislatif 2009 dan berhak menjadi Ketua DPRD di Sumut dan Kota Medan telah menganulir kepentingan masyarakat banyak demi kepentingan partainya semata. “Pengurus di daerah harus bisa tegas, jangan hanya menunggu keputusan pusat,”ucapnya.(ril/sya/mag-2)

This entry was posted in Metropolis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.