JAKARTA-Kesempatan Gatot Pujo Nugroho menjadi gubernur Sumatera Utara definitif mulai tertutup. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan akan lebih berhati-hati melantik pelaksana tugas (Plt) menjadi gubernur penuh. Kasus gubernur Bengkulu adalah pertimbangannya.

Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan permohonan penundaan pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Junaedi Hamsyah menjadi gubernur Bengkulu definitif, berdampak pada kasus serupa di Sumut.

Gamawan memastikan, dirinya tidak akan langsung melantik Plt Gubernur  Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur definitif, meski nantinya sudah keluar Kepres pemberhentian tetap Syamsul Arifin sebagai gubernur Sumut.

Alasan Gamawan, kasus Bengkulu menjadi preseden agar dirinya tidak terburu-buru melantik plt gubernur menjadi gubernur definitif, tatkala putusan di tingkat Peninjauan Kembali (PK) kasus yang melilit gubernur belum keluar.

“Kita sangat hati-hati. Ini (mengajukan gugatan ke PTUN, Red) bisa juga dilakukan oleh yang lain. Tentu kita sangat hati-hati ke depan. Tidak serta merta langsung mengganti (melantik plt gubernur menjadi gubernur definitif, Red),” ujar Gamawan Fauzi kepada Sumut Pos di kantornya, Rabu (16/5).

Menurut mantan gubernur Sumbar ini, putusan PTUN Jakarta dalam kasus Bengkulu itu merupakan perkembangan hukum yang harus dihargai. Putusan PTUN itu, lanjutnya, bisa menjadi preseden dan bahkan bisa menjadi yurisprudensi.
Dengan kata lain, tatkala ada gugatan serupa untuk kasus yang sama, maka putusan pengadilannya pun biasanya juga sama.  “Kalau dilakukan oleh yang lain, tentu vonisnya sama. Ini bisa jadi yurisprudensi,” terang Gamawan.

Karenanya, lanjutnya, agar tidak ada persoalan lagi di kemudian hari pascakeluarnya putusan tingkat kasasi, maka penggantian jabatan gubernur definitif dimaksud, harus menunggu keluarnya putusan tingkat PK.  “Misal ada gubernur lain yang putusannya sudah incrach (putusan kasasi, Red), lantas ke PTUN, apa putusannya beda? Asumsinya, ya sama. Jadi kita akan sangat hati-hati ke depan,” urainya.

Terkait dengan nasib Syamsul Arifin, Gamawan mengatakan, pada Senin (14/5) lalu dia sudah mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta petikan putusan, yang akan dijadikan dasar pengajuan usulan pemberhentian tetap Syamsul ke presiden.

“Sudah kita minta resmi ke MA, tiga hari lalu, minta petikan. Tapi ya itu, nanti bisa muncul persoalan lagi seperti ini,” kata Gamawan. Hanya saja, hingga kemarin petikan putusan dimaksud belum diterima Gamawan.

Pernyataan Gamawan ini menyiratkan bahwa pengangkatan Gatot sebagai gubernur definitif masih harus menunggu putusan PK Syamsul Arifin.
Pengacara Syamsul, Rudy Alfonso, beberapa hari lalu memastikan kliennya akan mengajukan PK. “Ya pasti kita akan PK,” kata Rudy.
Pernyataan Gamawan diperkuat Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek. Dikatakan, putusan PTUN Jakarta akan menjadi pertimbangan Mendagri dalam menyikapi putusan kasasi MA terkait kasus pidana kepala daerah ke depan. Meski, KUHAP menyatakan upaya PK tidak menunda proses eksekusi.

“Ke depan, kita akan hati-hati walaupun putusan kasasi MA itu sudah berkekuatan hukum tetap, biarkan saja terus menjadi wakil kepala daerah hingga selesainya proses PK jika kepala daerah yang menjadi terpidana mengajukan PK,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Gamawan Fauzi menunda pelantikan Junaedi Hamsyah menjadi Gubernur Bengkulu defenitif. Padahal, Junaedi sudah siap dilantik Selasa (15/5). Keputusan ini diambil semata-mata demi menghormati putusan sela PTUN Jakarta, Senin (14/5), yang mengabulkan permohonan penundaan pelantikan, yang diajukan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra.

Dalam gugatannya, Agusrin minta pelantikan Junaedi ditunda dulu, hingga ada putusan PK atas kasus yang menimpa Agusrin. Di tingkat kasasi, Agusrin sudah dinyatakan bersalah dan kini sudah mendekam di LP Cipinang. (sam)

“Ini berdasarkan hasil keputusan pemegang saham Telkomsel, yang berlaku efektif mulai Rabu ini,” ungkap Head of Corporate Communication and Affair Telkom, Eddy Kurnia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/5) Adapun Alex Sinaga lahir tahun 1961. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Utama METRA sejak tahun 2007. Sebelum bergabung dengan METRA, ia dipercaya memegang beberapa jabatan strategis di TELKOM, di antaranya sebagai General Manager TELKOM Jakarta Barat, Senior Manager Business Performance of Regional II Division, Head of Fixed Wireless Division serta Head of Enterprise Service Division.

Alex adalah lulusan Teknik Elektro Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung dan peraih gelar Master dari University of Surrey Guldford, Inggris. Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar yang berkaitan dengan Infocomm Business & Engineering, serta mengikuti pelatihan dan seminar di bidang yang sama baik di dalam maupun luar negeri.

Sementara Sarwoto yang sebelumnya menjabat sebagai President Director Telkomsel mendapatkan penugasan baru dari Telkom sebagai Chief of The Mission Peluncuran Satelit Telkom-3.

“Diharapkan dengan formasi direksi baru Telkomsel ini akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang jauh lebih bagus. Transformasi Bisnis Telkom dan Telkomsel akan melaju dengan pesat,” kata Eddy Kurnia.

Seperti diketahui, Sarwoto dikenal sebagai ahli satelit yang telah teruji dan berpengalaman, diyakini akan dapat menyukseskan peluncuran Satelit Telkom-3 yang rencananya akan meluncur Juni 2012. Berikut jajaran direksi baru Telkomsel:

Selain Sarwoto, direksi Telkomsel lainnya yaitu Direktur Keuangan Triwahyusari, Direktur Perencanaan & Pengembangan Herfini Haryono, Direktur Operasi Ng Kwon Kee dan Direktur Niaga Leong Shin Loong, ikut lengser.  (bbs)

Kabar keikutsertaan Wisjnu untuk memakai perahu Golkar langsung diungkapkan Wakil Sekjen DPP Golkar, yang juga Ketua Korwil Sumut, Leo Nababan saat di Tebingtinggi, Rabu (16/5) Leo hadir di kota itu terkait acara penyerahan Fungsionaris Partai Golkar Sumut di Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi.

“Yang mendaftar sudah 20 orang calon. Di antaranya Kapolda Wisnu,” jelas Leo Nababan sambil merinci nama lain yang sudah sering diberitakan.
Leo menambahkan, hingga kini Golkar masih melihat tokoh-tokoh yang akan diusung serta melakukan survei.  Jadi, belum ada yang sudah dipastikan akan diusung. “Pada hari H nanti kita akan mendaftarkan calon Pilgubsu dari Partai Golkar,” tambahnya.

Selain soal Pilgubsu, acara kemarin juga membicarakan soal pencapresan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. “Pencapresan Ketua Umum DPP Partai Golkar Pusat , Ir Aburizal Bakrie sudah ketok palu dan finish. Rapimnas akan dilaksanakan karena 33 DPD Partai Golkar seluruh Indonesia telah memberikan dukungannya,” bilang Leo.

Masih menurut Leo,Rapimnas digelar di Jakarta pada 21-22 Juni dan direncanakan pada 23 Juni mendatang Partai Golkar se-Indonesia akan mendeklarasikan pencalonan Aburizal Bakrie menjadi Capres. “Dari Rapimnas tahun 2011 lalu, memang pencalonan Ketua Umum DPP Partai Golkar sudah ada, buktinya dari hasil Rapimnas itu mulia dari DPD Partai Golkar Tingkat I dan Tingkat II  dari 33 provinsi setuju,” kata Leo lagi.

Menyikapi tentang pemecatan 12 pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Leo mengatakan hal itu adalah sebuah dinamika. Dan, hal itu bukanlah sebuah pemecatan namun sekadar rotasi kepengurusan seperti permainan catur. “Tidak ada pemecatan, Golkar tidak mau melihat ke belakang. Golkar melihat ke depan, bahwa Partai Golkar akan memenangkan Pilgubsu dan Pilpres 2014 mendatang,” tegas Leo.

Plt Ketua Partai Golkar Sumut, Andi Achmad Dara pun kembali mengatakan kalau revitalisasi kepengurusan tersebut bukanlah pemecatan. “Bukanlah ajang pemecatan tetapi perbaikan kepengurusan,” katanya.

“Sebelumnya kami sudah mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar untuk melakukan revitalisasi agar Partai Golkar tetap solid,” timpal Anggota DPR Ri dari Partai Golkar, Chairudman Harahap. (mag-3)

MEDAN-Kelompok masyarakat Karo tampaknya tak puas dengan penyelidikan yang dilakukan Poldasu terkait dugaan surat palsu ijazah Kena Ukur Surbakti. Mereka pun berniat mengadukan kasus itu ke Mabes Polri.

Adalah Aliansi Masyarakat Karo yang menyatakan hal itu. Mereka mempertanyakan pada Poldasu soal penyelidikan surat pergantian surat ijazah atas nama Bupati Karo Kena Ukur Surbakti .”Kami menanyakan tentang surat dari DPRD Kabupaten Karo pada Direktur Kriminal Poldasu tertanggal 23 Desember 2010 dengan nomor 172/1481/2010 perihal laporan pengaduan surat keterangan yang diduga dipalsukan, yang dilakukan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti,” ujar Direktur LSM KPKP Ikuten Sitepu didampingi Ketua LSM Panji Demokrasi Cici Ardi pada wartawan Selasa (15/5) di USU Medan.

Hal ini disebabkan, sambung Ikuten Sitepu, karena Wakil Direktur Reserse Kriminal telah menerbitkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 19 Januari 2011 dengan nomor: K/33/I/2011/Dit-Reskrim yang menyatakan Poldasu telah melakukan penyelidikan dan berkesimpulan tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan.

“Dicermati surat Poldasu itu maka kami berikan pernyataan bahwa Poldasu terlalu tergesa-gesa membuat surat pernyataan tersebut sehingga menjadi prematur dan sumir. Penyelidikan yang dilakukan Poldasu atas laporan masyarakat Karo kami menilainya secara sembrono dan tidak menyentuh pokok persoalan yang diadukan,” tegas Ikuten Sitepu.

Labih lanjut dikatakannya, bahwa laporan yang dimaksud tentang menggunakan surat palsu terkait dengan tingkat pendidikan dan kelulusan Kena Ukur Surbakti harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. “Apa benar Kena Ukur Surbakti bersekolah dan tamat atau lulus dari sekolah tersebut. Jika pernah bersekolah apakah benar sekolah tersebut mengeluarkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Untuk itu kami akan melaporkan hal ini ke Mabes Polri dengan bukti yang kami miliki bahwa Kena Ukur Surbakti memalsukan surat keterangan,” tambahnya.

Beberapa bukti surat palsu yang dibawa di antaranya surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mrdan nomor: 422/416/SMK-2/2010, yang menerangkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan berdasarkan surat keterangan No: 156/A-2/STM-1/1982 tanggal 16 Maret 1982 yang menyatakan Kena Ukur Surbakti, nomor induk 2043 tanggal lahir Kutamlibaru 17 November 1946 nama orangtua R Surbakti alamat Jalan Kapten Pattimura No 38 Jambi adalah siswa STM Negeri 1 Kampung Baru Medan tahun ajaran 1968, menempuh ujian penghabisan STM yang diselenggarakan 10 Oktober 1968-13 November 1968 nomor ujian 3942 dengan lulus yang ditandatangani Kepala Sekolah Amiruddin SP pada 7 Agustus 2010.

“Begitu juga Surat keterangan yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 dengan ketik manual ditandatangani langsung Drs W Radjagoekgoek. Namun, anehnya Dinas Pendidikan Nasional SLTP Negeri 1 Kabanjahe menerangkan surat yang sama dengan daftar nilai. Namun di sini ketahuannya, bahwa nama orangtuanya lain yakni Nomen Surbakti. Sedangkan SD Negeri No 040987 Tiganderket Kecamatan Payung di mana Kena Ukur Surbakti mengaku sekolah di sana juga mengeluarkan surat yang sama namun nama Kena Ukur Surbakti garis miring Korbet Surbakti. Ini yang membuat kita curiga.,” ucapnya.

Ketiga, surat yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kota Medan yang ditandatangani Amiruddin dikonfrontir pada Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 12 Januari 2011 dan langsung ditandatangani Kadis Pendidikan Kota Medan waktu itu Drs H Hasan Basri MM, ternyatakan Dinas Pendidikan Kota Medan, dengan nomor 421.5/5/Disdiksu/2011 tanggal 10 Januari 2011 mengklarifikasi ijazah atas nama Kena Ukur Surbakti menerangkan ujian akhir 1968 dari STM 1 Medan atas nama Kena Ukur Surbakti tidak ada.

Terkait itu, pakar Ilmu Komunikasi USU DR Iskandar Zulkarnain mengatakan bupati harus segera menyikapi kasus tersebut dengan bijak. “Hal ini agar masyarakat di Karo tidak berdampak dan tidak terjadi sekat-sekat.Untuk itu bupati harus arif dan bijaksana dalam menghadapi persoalan ini. Karena, ini memyangkut juga masalah sosial,” katanya.

Iskandar juga mengatakan agar semua masyarakat tenang, jangan saling menunggangi. “Agar masyarakat kondusif, untuk itu pemberitaan harus membuat kondusif dengan membuat berita berimbang,” tutupnya.(rud)

Ternyata, niat Agam buruk, dia mengajak beberapa temannya yang mengaku wartawan dengan merek warta polisi yaitu Zulmi Ardi, Kiki Budi Utomo, dan Wasis Beni. Parahnya lagi, Agam melibatkan oknum polisi, Eza Qoiman dan Syafrizal, untuk membohongi korban. Kedua oknum polisi ini pun mau, lalu mereka menemui korban.

Ketika Agam dan kedua polisi menemui korban. Kedua polisi langsung memegang korban dan mengatakan kalau berlian yang mereka jual adalah palsu. Lalu, korban pun dibawa keliling. “Selama di perjalanan mereka meminta uang padaku dengan jumlah 150 juta, tapi uangku nga ada,” ujar korban di depan penyidik.

“Karena pada saat itu uangku ada 8 juta, lalu aku memberikannya dan mereka pun melepasku di jalan. Aku lupa jalannya, Bang,” jelasnya lagi.
Merasa janggal dengan gerak polisi tadi, lalu pada tanggal 14 Mei  korban pun melapor ke Poldasu. Lalu, polisi mengembangkannya. Dan kemarin (16/5)sekitar pukul 16.00 wib, para tersangka penipuan ini diciduk di tempat yang berbeda. “Kedua polisi ini kita tangkap di simpang Jalan HM Said. Zulmi Ardi di Tanjungmorawa, sedangkan Kiki Budi dan Wasis Beni serta Darmawi kita tangkap di Jalan Denai Gang Saudara,”jelas Kasubnit 3 jahtanras Poldasu, AKBP Andry Setiawan kepada POSMETRO (grup Sumut Pos), tadi malam.

“Barang bukti yang amankan uang tunai Rp9,9 juta dan 6 bungkus berlian. Menurut korban, berliannya yang hilang sebanyak 13 bungkus. Tapi setelah kita tangkap tinggal 6 bungkus. Total kerugian korban sebanyak Rp500 juta. Dan keenam pelaku kita tahan,” tambahnya.(gib/rud/smg)

SEBUAH yurisprudensi kembali menghiasi dunia hukum kita. Senin (14/5) PTUN Jakarta mengabulkan permohonan putusan sela Gubernur Bengkulu non-aktif Agusrin M. Najamudin dalam sengketa melawan Presiden RI dan Mendagri. Putusan yang  mengejutkan karena tergolong langka Keppres dibatalkan pengadilan  Keppres No 48/P Tahun 2012 yang mengesahkan pengangkatan Wagub Junaidi Hamsyah sebagai gubernur defenitif.

Tidak hilang akal, Agusrin minta bantuan hukum mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra. Yusril, yang  mengantongi kartu advokat, menggugat Keppres tersebut. Agusrin menang! PTUN memerintahkan para pihak menaati putusan sela tersebut. Kendati pokok perkara belum dikabulkan, namun putusan sela PTUN itu memutus perkara ini menjadi status quo.

Yurisprudensi ini bukan hanya mengejutkan masyarakat Bengkulu, tapi juga masyarakat lain di negeri ini. Kasus Agusrin menjadi relevan manakala ditarik lebih jauh dalam konteks Sumut. Setelah melewati putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua, MA menghukum Gubsu non-aktif Syamsul Arifin enam tahun penjara. Syamsul terbukti terlibat kasus korupsi dana APBD Langkat sebesar Rp98,7 miliar. Kemendagri sudah mengirim sinyal akan adanya perubahan status Gatot dengan putusan MA ini. Selangkah lagi Gatot menjabat kursi defenitif. Toh garis tangan rupa-rupanya berkehendak lain.

Kasus Agusrin di Bengkulu adalah pelajaran lain bagaimana hukum kita masih punya banyak ‘celah’. Langkah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Agusrin dan Syamsul justru dilihat PTUN sebagai bagian dari hukum yang belum final. Ada kemungkinan menjungkirbalikkan putusan sebelumnya meskipun ia memerlukan novum alias bukti baru sebagai syarat utama.

Sekali lagi, pelajaran dari Bengkulu membuka mata ternyata vonis MA atas Syamsul belum punya kekuatan hukum tetap alias inkracht. PT masih bagian dari upaya hukum yang harus dihormati bersama. Bayangkan, Depdagri saja bisa salah kaprah terhadap tahapan hukum di wilayah tugasnya!

By the way, jikapun kasus Agusrin tidak tercatat sebagai yurisprudensi, saya justru pesimistis Gatot lenggang-kangkung menjabat gubernur defenitif. Begitu banyak kerikil yang menghadangnya sampai ke situ. Ibarat lagu ‘’The Long and Winding Road’’: begitu panjang perjalanan Gatot sampai ke ‘tahta’ terakhir itu. Konstelasi politik nasional dan dinamika politik lokal akan menjegal seluruh langkah Gatot dan PKS ke arah sana.

Pertama, jika mengacu UU 32/2004 tentang Pemda, Gatot harus menunggu dua Keppres, yakni pemberhentian Syamsul dan pengangkatannya sebagai Gubsu defenitif. Jelas kita tahu relasi PKS dan Demokrat di Setgab sedang buruk-buruknya saat ini. Sikap PKS yang menolak rencana kenaikan BBM menjadi klimaks tak harmonisnya komunikasi dua partai ini.

Saya berpikir apa mungkin Keppres itu keluar dengan cepat dan mulus? Tentulah mendapatkan Keppres itu tak semudah di atas kertas mengingat hubungan kedua partai yang senantiasa ‘saling mengintip’ atas kepentingan masing-masing? Saya kok yakin Presiden SBY pasti buying time untuk menerbitkan dua Keppres tersebut. Kedua, jikapun Presiden SBY ‘rela’ menerbitkan dua Keppres itu, bola selanjutnya bergulir ke DPRDSU. Di tengah kemelut parpol mendorong jagoan mereka di Pilgubsu Maret 2013, apa mungkin fraksi-fraksi di DPRDSU dengan cergas menyiapkan sidang paripurna pengangkatan Gatot menjadi defenitif?

Wah, saya malah teringat pepatah: ‘’Jangan membesarkan anak harimau’’. DPRD adalah lembaga politik dan ya, itulah tempatnya orang berpolitik. Bagi saya judul lagu di atas cermin nasib politik Gatot, setidaknya hingga saat ini. Proses Pilgubsu segera dimulai November tahun ini. Ini artinya kurang setengah tahun lagi Gatot harus melepas seluruh atributnya bilamana bertarung di Pilgubsu 2013.

Boleh jadi sebelum tiba di tangga ‘idaman’ itu, Gatot justru mesti melepaskan atribut yang melekat sekarang ini. Bagi publik, atribut ‘plt’ atau ‘defenitif’ jelas bukan sesuatu yang istimewa. Sing penting pemerintahan berjalan dengan baik. Justru yang istimewa: atribut Gatot yang sekarang ini akan membuat Pilgubsu berjalan dengan fairness, tanpa menimbulkan kecemasan birokrasi di Pemprovsu untuk terlibat terlampau jauh dalam ranah politik praktis. (*)

Marsipature Hutana Be. Istilah yang dipopulerkan almarhum Raja Inal Siregar seakan kembali hidup saat berbincang dengan mantan Pangkostrad Letjend (Purn) Azmyn Yusri Nasution. Ya, ada semangat membangun kampung halaman yang terpancar dari kalimat yang dikeluarkan lelaki yang akrab disapa dengan AY Nasution itu. 

Ramadhan Batubara-Chairil Huda, Medan

“Saya lahir di Medan. Sekolah juga di Medan. Saya ini anak Medan,” buka AY Nasution saat mengunjungi Kantor Sumut Pos di Graha Pena, Jalan Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Medan, kemarin.

Lelaki yang pensiun dari TNI AD per 1 April 2012 itu pun tersenyum. Tatapannya teduh, memandang awak Sumut Pos yang kemarin memang sengaja menyambut prajurit yang telah makan asam garam di kawasan konflik tersebut. “Saya memang terpanggil untuk kembali ke tanah tempat saya lahir, Sumut. Tak ada yang lain yang saya cari selain membangun kampung ini. Dan, saya serius dengan itu,” katanya lagi.

Kalimat AY tadi seakan menegaskan kembali tentang rencananya untuk maju dalam Pilgubsu Maret 2013 mendatang. Lulusan AKABRI 1976 itu sama sekali tidak menutup-nutupi keinginannya. Kemajuan Sumut di masa mendatang telah membuat niatnya makin kuat. Bahkan, niat itu menutupi ‘status’ jenderal bintang tiga yang dimilikinya. Ya, biasanya posisi gubernur cenderung ‘milik’ jenderal bintang dua. “Tidak masalah, semua demi Sumut. Tak ada lagi yang saya cari. Seharusnya saya sudah nyaman di Jakarta, anak dan cucu saya semuanya di sana, tapi panggilan kampung ternyata lebih kuat,” ungkapnya.

AY bercerita, Sumut adalah sebuah daerah yang komplek. Kekomplekan itulah yang membutuhkan pemimpin yang pas. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang mampu memenej segala potensi. “Jangan salah orang. Sumut itu istimewa. Daerah ini merupakan jalur internasional, kaya sumber daya alam, dan tentunya kaya sumber daya manusianya. Jadi, ketika pemimpin tak mampu menempatkan orang sesuai bidangnya, maka Sumut akan tetap jalan di tempat,” jelas lelaki yang doyan diving, jogging, dan renang itu.

Sesaat mata AY melirik beberapa pigura yang dipajang di dinding ruang rapat Sumut Pos. Terpajang di sana cover koran Sumut Pos dan grup seperti Posmetro Medan, Metro Siantar, Metro Asahan, Metro Tapanuli, Metro Tabagsel, dan Rakyat Aceh. “Seperti dibilang Pak Dahlan (Dahlan Iskan, Bos Jawa Pos Grup) ada tujuh…,” cetusnya.

Kemarin AY terlihat betah di Graha Pena. Lebih dari dua jam dia berdiskusi dengan awak Sumut Pos. Perbincangan pun tidak sekadar soal rencana pencalonannya atau dunia politik. Cerita mengalir dari Aceh hingga Papua; dua provinsi yang memang sempat menjadi kawasan tugas AY. “Saya sempat dengar, saat tugas di Aceh, Bapak dikenal tegas pada anggota dan menjadi ustads saat di luar,” pancing M Affan Bey Hutasuhut, wakil pemimpin umum Sumut Pos.

AY tertawa. Dia menerangkan, bertugas di daerah konflik memang harus demikian. Kedisiplinan anggota adalah harga mati. Maka, dia tegas terhadap anak buahnya. Tapi, untuk bermasyarakat tidak bisa demikian. “Pendekatan kepada masyarakat di daerah manapun harus persuasif. Tegas dan keras hanya untuk militer,” katanya.

Jawaban AY langsung melebar ke arah sosok pemimpin yang pas di Sumut. Dengan kata lain, jika dipercaya menjadi gubernur periode mendatang, apakah dia akan menerapkan disiplin keras pada PNS agar pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal? “Disiplin itu tidak kaku atau disiplin mati, tapi disiplin itu butuh penyesuaian sehingga benar-benar tertib,” jawabnya.

“Tidak mungkin kita paksa orang harus bangun jam lima pagi sementara kerja bisa selesai jika dia bangun jam setengah enam. Intinya, displin PNS dan militer itu beda. Titik samanya adalah pelayanan pada masyarakat,” tambahnya.

Sekali lagi, kemarin, konsep marsipature hutana be benar-benar terasa. AY terlihat begitu gemas dengan Sumut yang seperti jalan di tempat. Padahal, menurut AY, jika mau maju sejatinya Sumut bisa. “Harus ada komitmen. Siapa pun pemimpin Sumut di masa depan, harus berkomitmen untuk memajukan Sumut. Itulah sebab, jika ingin maju sebagai pemimpin Sumut harus dimulai dengan niat baik,” jelas AY.

Kalimat AY ini diungkapkannya ketika dipancing soal money politic yang cenderung terjadi saat pemilukada. “Ya, kalau dasarnya saja sudah tak benar, ujung-ujungnya juga tak benar kan? Saya pastikan, saya tidak akan melakukan hal semacam itu. Bila saat mau menjadi pemimpin harus pakai uang, hasilnya saat menjabat bisa membelenggu pemimpin itu sendiri kan,” tambahnya.

Tak terasa, jam dinding telah menunjukkan pukul setengah satu siang. AY permisi. Dia pun secara blak-blakan mengaku menikmati pertemuan itu dan berharap mendapat kesempatan untuk berdiskusi lebih panjang lagi. “Saya tetap berjalan dan berada, serta berada bersama masyarakat Sumut,” ucapnya sembari meninggalkan Graha Pena, kantor Sumut Pos. (*)

Menurut Malem Sitepu, Rabu (16/5), sikap Ketua DPRD Binjai yang tetap tak bersedia meminta maaf dan menantangnya untuk membuat laporan ke polisi akan disikapinya serius dengan melaporkan Ketua DPD Golkar Binjai itu ke Poldasu.
“Kalau dia membantah pemukulan yang dilakukannya, dia itu bohong. Dia pikir aku main-main mau mengadukannya ke polisi,” ungkap Malem Sitepu.

Agar kasus ini cepat ditangani, sambungnya, dia tidak akan melaporkan kasus yang dialaminya itu ke Polresta Binjai, tapi membawanya ke Poldasu. “Kita lihat saja. Kalau tidak besok (hari ini, Red), lusa saya akan membawa kasus ini ke Poldasu. Karena saya tidak ingin berbuat gegabah, makanya saya akan berkoordinasi dengan kuasa hukum saya dulu,” terangnya.

Ditambahkannya, seharusnya dia sudah membuat laporan Rabu, (16/5). Tapi, karena ada urusan pekerjaan di Besitang, dia menunda pengaduan yang ingin dibuatnya. ”Seharusnya hari ini (kemarin, Red) saya melapor, tapi saya ada undangan ke Besitang, Langkat,” urainya.

Menanggapi perbuatan Ketua DPRD Kota Binjai itu, Malem Sitepu menilai, Zainudin Purba tidak pantas menjadi Ketua DPRD Binjai. Sebab, perbuatannya itu bukan mencerminkan seorang pemimpin, melainkan tindakan seorang preman.

“Kalau masalah pengaduan kenapa kita nggak mau ke Polres Binjai, itu karena biar cepat saja prosesnya. Bukannya kita nggak percaya dengan Polres dan ini juga atas saran dari pengacara saya,” terangnya.

Di pengujung ucapannya, dia berjanji akan terus maju untuk mengangkat kasus ini ke ranah hukum. Soalnya, sampai saat ini, tak ada itikad baik Ketua DPRD Binjai itu untuk meminta maaf kepada dirinya. “Pokoknya kita maju terus, besok jika tidak ada halangan, saya ke Polda melaporkan dia,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Binjai Zainudin Purba saat ditemui di sela-sela perayaan HUT Kota Binjai ke-140, enggan memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukannya. “Ya, nanti-nanti dulu, saya masih sibuk,” tolaknya sembari pergi di tengah kerumunan pejabat yang menghadiri kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Zainuddin Purba membantah melakukan pemukulan terhadap Malem. Dan ia juga sempat mengatakan jika semua tudingan kepadannya itu tidak benar. ‘Tidak ada itu, silahkan saja dia buat laporan, katanya preman tapi kok ngadu ke polisi,” bantahnya via seluler, Selasa (15/5) lalu. (ndi)

Acara itu akan dipimpin Kepala Firefly dari Pemasaran & Komunikasi, Angelina C Fernandez, perwakilan surat kabar Malaysia, serta majalah perjalanan.

Angelina menyebutkan perjalanan ke Koh Samui ini bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk mempromosikan Koh Samui sebagai tujuan rekreasi dan insentif di Malaysia.
Rencananya selama di Koh Samui, peserta akan mengunjungi kuil-Nakhai Huathanon abad 18, Chaweng pasar malam, mengambang Samudera Pier dan Koh Phangan Island.

Sementara Le Méridien Koh Samui Resort & Spa akan menjadi tuan rumah akomodasi media dan tempat pertemuan untuk media briefing eksklusif Firefly.

“Firefly akan menyediakan penerbangan setiap hari. Terbang dua jam dan aksesibilitas udara langsung ke banding Koh Samui,” ungkapnya.

“Ini adalah segmen kami ingin lebih lanjut tekan dengan menyediakan layanan bertingkat baik untuk penumpang dan menanggapi kebutuhan mereka,” tambahnya.

CEO Firefly  Ignatius MC Ong mengatakan kepuasan pelanggan index (CSI) pada rute ini menunjukkan layanan bertingkat secara konsisten di atas 90 persen. “Kami mengambil umpan balik dari pelanggan kami dan sangat serius untuk bekerja meningkatkan pengalaman pelanggan,” ujarnya. (dra)

HPM sebagai agen tunggal pemegang merek Honda di Indonesia ini langsung memberikan gebrakan dengan membawa New Honda City 2012. Varian sedan medium Honda ini dijadwalkan resmi mengasapal pekan depan.

Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Layanan After Sales PT HPM mengatakan untuk membenahi hal itu Honda akan lebih dulu memberikan perubahan baru di varian sedannya dengan meluncurkan New Honda City, 23 Mei mendatang.

Honda New City menggunakan mesin empat silinder, 16 valve dengan kapasitas 1,5 liter dan sistem i-VTEC. Mesin dipadukan dengan transmisi manual lima percepatan dan juga transmisi otomatis lima percepatan. Mesin ini mampu menyemburkan daya 118 PS pada putaran mesin 6.600 RPM. Torsi maksimal yang dihasilkan mencapai 146 Nm pada 4.800 RPM. New City dilengkapi dengan sistem saftey air bag di bagian depan, rem ABS dengan Brake Assist. Juga ada G-CON atau G-Force Control Technology. (net)