Episode Sulit Telah Berlalu

PEREKONOMIAN Indonesia, agaknya, sudah melewati masa-masa sulit. Ini terpotret jelas dalam sejumlah laporan keuangan perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bakal dirilis pekan-pekan ini. Di antara beberapa prognosis, memang masih ada yang merugi. Namun, jumlah perusahaan yang mencatat kenaikan profit selama 2009 ternyata jauh lebih besar lagi. Pertumbuhan labanya pun termasuk tinggi.

Memang, perusahaan yang melantai di bursa saham hanya 400-an jika dibandingkan dengan ratusan ribu entitas bisnis yang ada di Indonesia.
Tapi, setidaknya, itu bisa dijadikan acuan yang akurat mengingat perusahaan yang listing di bursa rata-rata dominan di sektornya. Sebut saja PT Astra International Tbk yang memayungi puluhan perusahaan yang sudah maupun yang belum tercatat di pasar modal. Mulai otomotif, infrastruktur, teknologi informasi (TI), hingga finansial.

Selama 2009, Astra berhasil meraup laba bersih Rp 10 triliun. Dengan kata lain,...

Jelang Kedatangan Sahabat

PRESIDEN Barack Hussein Obama bulan ini berkunjung ke Indonesia. Persiapan penyambutan kedatangan pemimpin negara adidaya itu sudah sangat terasa. Pemerintah seperti ingin bertindak sebagai tuan rumah yang baik dengan mempersiapkan segala sesuatu, terutama aspek keamanan, secara sempurna.

Obama memang punya ikatan masa kecil dengan Indonesia. Karena itu, kedatangannya terasa istimewa. Tak terkecuali dua sekolah dasar (SD) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tempat presiden berdarah Afrika itu bersekolah dulu, ikut mempersiapkan acara khusus untuk menyambut Obama.

Dari perspektif konstelasi hubungan internasional, kunjungan Obama ke Jakarta mempunyai arti strategis. Seperti halnya Turki yang menjadi tempat kunjungan kenegaraan pertama Obama dulu, Indonesia mempunyai karakteristik yang istimewa.

Indonesia adalah negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki pandangan moderat. Selain itu, dalam banyak hal, masyarakat kita menjadi contoh bagaimana mengelola...

Cukup Sistemik Politik

Satu babak dalam kasus aliran dana talangan kepada Bank Century telah selesai. Meskipun berakhir dengan demokratis, babak pertama tersebut berlangsung dramatis dan penuh dengan kegaduhan. Meskipun tidak masuk kategori too big too fail, kasus Bank Century telah memunculkan dampak “sistemik” bagi perpolitikan kita. Pengusutan melalui meknisme politis lewat pansus DPR yang berlangsung 40 hari telah menciptakan kelelahan besar.

Kontroversinya benar-benar menyandera pikiran dan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam melaksanakan program kerja. Bahkan, bukan hanya konsentrasi yang terganggu, melainkan juga telah muncul ketegangan oleh pertarungan di kalangan elite. Muncul kerisauan, jangan-jangan kegaduhan berlanjut atau bertambah dalam proses penyelesaian selanjutnya.

Ekonomi adalah sektor selanjutnya yang paling dirisaukan akan terkena imbas “pusaran badai” kasus itu setelah sektor politik. Dari statemen yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri...

Senayan Panas, tapi Rakyat Tetap Produktif

KERICUHAN mewarnai Sidang Paripurna DPR saat membahas agenda kesimpulan Pansus Angket Bank Century kemarin. Gemuruh itu tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang, tapi juga di jalanan, di luar gedung para wakil rakyat yang terhormat di kawasan Senayan, Jakarta.

Di beberapa kota lain juga ada demo serupa (secara umum berlangsung lebih damai). Mungkin, ini wujud unjuk sikap menandai babak-babak terakhir “drama” Pansus Century.

Sepuluh tahun lebih era reformasi, masyarakat seperti sudah terbiasa melihat suguhan-suguhan seperti itu. Mungkin, seperti itulah sikap kita seharusnya.

Di sebuah kantor bank BUMN terkemuka di kawasan A. Yani, Surabaya, ketika ricuh di dalam gedung dewan disiarkan secara langsung oleh televisi, antrean nasabah yang mengular tetap berjalan biasa. Hanya sedikit yang mengalihkan perhatian ke layar TV di pojok ruangan. Mereka seperti tak berminat terhadap serial Pansus Century yang sudah berlangsung sekitar dua bulan itu. Para nasabah tersebut...

Ospek untuk Kepala Daerah

MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi merancang gagasan baru. Untuk meningkatkan kemampuan kepala daerah dalam memimpin daerah masing-masing, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengadakan pembinaan terhadap kepala daerah yang baru menjabat. Ini mirip dengan ospek untuk mahasiswa baru (Jawa Pos, 28/2).

Sebagai gagasan baru, ide dari Kemendagri itu layak diapresiasi. Kita berharap, terobosan tersebut benar-benar bisa memperaiki dan meningkatkan kemampuan para kepala daerah yang baru menjabat. Sebab, dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, siapa pun memang bisa menjadi kepala daerah. Tidak mustahil, di antara para kepala daerah baru tersebut ada yang belum mengenal sistem birokrasi.
Tentu merupakan kejadian yang sangat naif ketika ada disposisi dari Sekda yang mengabarkan bahwa daerahnya mendapat bantuan, seorang bupati hanya memberikan disposisi ‘’alhamdulillah.’’ Mungkin, contoh yang dikemukakan Gamawan itu merupakan contoh yang sangat ekstrem...

Larangan Promosi Tembakau

SETELAH ditunggu sekian lama, pekan-pekan ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan mulai dibahas. Meski baru akan lahir, RPP yang digagas Kementerian Kesehatan itu langsung memantik perlawanan. Terutama dari para pemodal besar pabrikan rokok.

Yang esensial dari RPP yang kini masih dalam proses harmonisasi tersebut adalah penegasan tentang larangan iklan rokok di media luar ruang, media cetak, media elektronik, serta aktivitas sponsorship membawa nama rokok. Aturan tersebut dimaksudkan, terutama, untuk melindungi anak-anak dari zat yang dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan itu.

Bagi industri rokok, ini memang soal besar. Sebab, jika aturan tersebut diberlakukan, semua pintu dan ruang gerak mereka dalam berpromosi sudah ditutup rapat-rapat. Rokok memang masih boleh dikonsumsi, tapi akan sangat terdesak. Apalagi, RPP itu juga akan mengatur kawasan larangan dan terbatas merokok.

Kebijakan total...

Politik dengan “P” Besar

EVAN Bayh memang bukan John Kerry, Nancy Pelosi, apalagi Barack Obama. Tapi, dari politikus Partai Demokrat yang namanya kurang bergaung di luar Amerika Serikat itu, kita barangkali bisa sedikit belajar tentang politik yang tak harus seperti Machiavelli. Tentang politik dengan “P” besar.
Machiavelli percaya politik tak harus dijalankan dengan iman teguh. Bahwa kekuasaan sama sekali tak berkorelasi dengan moralitas. Bagaimana mempertahankan kedudukan dan menciptakan stabilitas, itu yang utama.

Namun, Bayh menepis itu. Meski popularitasnya masih sangat tinggi berdasar hasil beberapa jajak pendapat, Senin lalu (15/2), Bayh mengumumkan tak akan maju lagi dalam pemilihan senator Indiana pada pemilu sela November mendatang. Rayuan dari berbagai tokoh Partai Demokrat, termasuk Obama, tak mampu mengubah keputusan ayah dua anak itu.

Mantan gubernur Indiana itu bergeming karena sudah terlalu kecewa dengan senat. Para koleganya sesama senator bekerja bukan lagi untuk...

Amal Jariah Anggota Dewan

TENTU bukan hal mudah memperbaiki hukum di negeri ini. Bagi sebagian besar rakyat, keadilan hukum masih terasa sebagai barang mewah. Hanya segelintir orang yang bisa menggapainya. Dan itu, biasanya, membutuhkan dana cukup besar.

Sebagai bangsa, kita tak boleh berhenti berikhtiar untuk memperbaiki kondisi tersebut. Momentum itu bisa diawali sekarang, ketika parlemen -khususnya komisi III- harus memilih para hakim agung baru.

Sebagaimana diketahui, mulai Senin hingga Kamis (18/2), Komisi III DPR menggelar fit and proper test bagi 21 calon hakim agung. Terkait dengan seleksi tersebut, Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang mengusulkan nama-nama calon hakim agung berharap komisi III bisa menggunakan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab.

Ketua KY Busyro Moqoddas berharap komisi III memilih hakim agung yang bersih dari catatan kesalahan. ‘’Komisi III harus menerapkan zero tolerance,’’ ujarnya. Busyro wanti-wanti agar anggota komisi III tidak melakukan...

Isyarat Vonis Kasus Prabangsa

NYOMAN Susrama masih bisa tersenyum sesaat setelah hakim memvonisnya seumur hidup. Bisa jadi dia lega karena lolos dari vonis mati yang dituntutkan jaksa. Lalu dengan lantang dia bersikeras tidak bersalah sebagai otak pembunuhan Anak Agung Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group). Adik Bupati Bangli itu menyatakan banding di depan majelis hakim yang menyidangkannya di PN Denpasar kemarin.
Di ruang lain, Komang Gede ST alias Mangde Cenik yang dituduh berkomplot dengan Susrama dalam pembunuhan keji itu juga menolak vonis 20 tahun penjara. Terdakwa yang dituntut seumur hidup ini banding karena (juga) tak merasa bersalah. Selain Mangde Cenik, co-conspirator lain, Ida Bagus Made Adnyana Narbawa alias Gus Oblong, divonis 5 tahun penjara. Tuntutan kepada Gus Oblong yang hanya 2,5 tahun penjara dinilai terlalu ringan oleh majelis hakim. Namun, Gus Oblong adalah satu-satunya terdakwa yang mengakui perbuatannya dan membantu menggamblangkan kasus ini.

Vonis atas ketiga...

Ancaman Krisis Masih Nyata

Sudah lebih dua tahun krisis finansial mendera dunia. Meski saat ini sudah ada tanda-tanda mereda, ancaman ternyata masih tetap ada. Krisis utang di Yunani bisa menjadi salah satu contoh. Gara-gara menerapkan defisit tinggi untuk menangkal krisis, negeri para dewa itu malah terjerat utang. Akibatnya, seluruh Eropa terkena imbasnya. Kurs euro terhadap dolar AS pun terus menuju titik terendah.

Beberapa bulan sebelumnya, Dubai, pusat bisnis dan ekonomi di Timur Tengah, juga terjerat krisis yang nyaris sama. Tapi, yang surat utangnya bermasalah bukan pemerintah, melainkan raksasa properti Nakheel, anak usaha Dubai World. Kejadian di dua benua berbeda itu seakan membuka mata dunia bahwa ancaman krisis finansial global masih tetap nyata. Banyak ekonom memprediksi krisis yang menimpa Yunani adalah awal bencana di Eropa. Dalam waktu dekat, hal serupa bisa terjadi di Portugal, Irlandia, dan negara-negara lain yang kualitas perekonomiannya tak jauh berbeda. Sebagai anggota Uni Eropa yang...

Vonis Antasari Azhar Cs dan Independensi Hakim

SATU tahap proses hukum persidangan kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen telah dilalui. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan lalu, empat orang yang didakwa mengotaki kasus pembunuhan yang terjadi pada 14 Maret 2009 tersebut dijatuhi hukuman penjara.

Mereka adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar (dihukum 18 tahun), pengusaha media Sigid Haryo Wibisono (15 tahun), mantan Kapolrestro Jakarta Selatan Kombespol Wiliardi Wizar (12 tahun), dan pengusaha Jerry Hermawan Lo (5 tahun). Bobot hukuman tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta majelis hakim memvonis seluruh terdakwa dengan hukuman mati.

Majelis hakim menganggap perbuatan Antasari cs mengotaki pembunuhan Nasrudin terbukti memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 340. Antasari cs dianggap bersalah karena turut serta melakukan perbuatan...

Menguji Konsistensi Dewan

HASIL sementara Pansus Angket Bank Century cukup mengagetkan. Ada perubahan peta politik di Senayan. Koalisi parpol yang bergabung dengan pemerintah benar-benar pecah. Hanya Partai Demokrat -sebagai penyangga utama- dan PKB yang berada di belakang pemerintah untuk membenarkan bailout Rp 6,7 triliun itu.

Empat anggota kongsi lain -Golkar, PKS, PAN, dan PPP- kompak menilai ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ini berarti Wapres Boediono yang saat itu menjadi gubernur BI dan Menkeu Sri Mulyani sebagai ketua KSSK harus bertanggung jawab.

Sikap Golkar dan PKS sejak awal sudah bisa ditebak. Mereka sangat kritis seperti fraksi-fraksi nonistana; FPDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura. Yang mengejutkan dan mengubah peta itu adalah Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Kedua fraksi yang disebut terakhir ini sempat dipetakan sebagai bumper istana. Semua analisis menempatkan positioning mereka akan satu langkah dengan Demokrat....

AS-Tiongkok Perlu Introspeksi

SEKARANG memang era hyperreality. Citra mengalahkan realitas. Bagaimana seseorang dikonstruksikan bergantung pada bagaimana dia dicitrakan. Ambil contoh Dalai Lama.

Di mata Tiongkok, pemimpin spiritual Tibet itu adalah seorang pentolan gerakan separatis yang berjuang untuk kemerdekaan negeri di lereng Himalaya tersebut. Tapi, bagi Amerika Serikat, dalam bahasa Juru Bicara Gedung Putih Bill Burton, “Dalai Lama adalah tokoh budaya dan agama yang dihormati di seluruh dunia.”

Karena sama-sama bertahan pada pencitraan masing-masing, tak heran jika kemudian kedua superpower itu pun bertengkar hebat. Itu setelah Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Barack Obama bakal bertemu Dalai Lama saat tokoh yang terusir dari tanah airnya sejak 1959 itu berkunjung ke Washington pada 17-19 Februari mendatang.
Beijing menganggap rencana pertemuan itu adalah bentuk provokasi. Sebab, dengan menerima Dalai Lama di Gedung Putih, secara tersirat AS mengakui eksistensi Tibet. Setidaknya...

Ongkos Demokrasi

MARCO Materazzi hanya pemain cadangan saat derby Della Madonnina yang mempertemukan Inter Milan dengan AC Milan. Tetapi, pemain belakang Inter itu menjadi “bintang” dalam pertandingan yang berakhir 2-0 untuk kemenangan timnya. Dia tidak menyentuh bola sekali pun. Namun, bek timnas Italia itu menjadi buah bibir.

Gara-garanya, Materazzi merayakan kemenangan timnya dengan menggunakan topeng badut mirip Silvio Berlusconi, bos AC Milan. Situasi menjadi panas karena Berlusconi juga PM (perdana menteri) Italia. Ada yang menyebut tindakan Materazzi itu tidak pantas karena, apa pun, Berlusconi juga pemimpin pemerintahan.

Perilaku Materazzi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang terjadi di Bundaran HI, Jakarta, saat peringatan 100 Hari pemerintahan SBY-Boediono 28 Januari lalu. Seorang demonstran membawa seekor kerbau yang diberi nama Sibuya, pelesetan dari SBY. Foto SBY jelas-jelas terpampang di muka binatang yang dikenal geraknya lamban itu.

SBY lantas...

Konsensus Berdemokrasi dan Prestasi Ekonomi

PENCAPAIAN prestasi di bidang ekonomi memang penting. Tetapi, keberhasilan mencapai konsensus dalam kehidupan berpolitik dan bernegara juga tidak kalah penting. Dalam kaitan inilah, kita sebagai bangsa layak bersyukur. Ketika dalam banyak hal prinsipiil bangsa Indonesia sudah “selesai” mencapai konsensus, beberapa negara tetangga justru masih rentan alias belum selesai.

Setelah lebih dari sepuluh tahun reformasi, saat ini rakyat Indonesia memetik sebagian buahnya. Manfaat kehidupan demokratis, kebebasan menyatakan pendapat, kesetaraan di depan hukum, dan lain-lain yang kita perjuangkan dengan susah payah mulai kita rasakan.
Stabilitas yang kita capai berhasil memberikan iklim yang baik bagi perbaikan kinerja ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin lalu (1/2), misalnya, memberikan data surplus neraca perdagangan internasional Indonesia yang melonjak signifikan. Kita berhasil meraih surplus USD 19,63 miliar. Angka itu naik cukup drastis jika dibandingkan dengan...

Serbuan Bertubi dari Senayan

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan serangan kepada rakyat yang diwakilinya. Bila pekan lalu mereka menyerbu dengan warta buruk bahwa 331 dari mereka belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini mereka kembali melakukan serangan dengan warta yang sama buruknya. Sebanyak 113 anggota DPR dan 23 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipastikan tidak taat membawar pajak karena tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dua kabar buruk yang terbongkar secara berurutan ini -pertama dibongkar KPK pekan lalu dan kedua dibongkar Direktorat Pajak Depkeu, awal pekan ini-, tentu bagai serbuan bertubi. Sangat menyakitkan dan semakin memorakporandakan kepercayaan rakyat kepada mereka yang sudah berantakan sebelumnya.

Keruntuhan, keporakporandaan, dan kehancuran hati rakyat tersebut tentu semakin lengkap karena pada pekan ini ada kabar soal rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara...

Optimalkan Free Trade

SUDAH genap sebulan perjanjian pasar bebas ASEAN-Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Agreement) berlaku. Selama sebulan itu pula polemik mengenai perjanjian yang disepakati sejak 2005 tersebut lebih hot daripada langkah yang mesti dilakukan untuk menghadapinya. Seperti biasa, perdebatan itu diwarnai saling lempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam.

Padahal, kita punya banyak waktu sebelum perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok berlaku pada 1 Januari 2010. Tapi, kita malah terlena dan terbukti kedodoran menghadapi produk Tiongkok yang terus membanjiri pasar. Jika masih dikenai tarif saja produk Tiongkok sudah merajalela, bagaimana bila tarifnya nol persen? Bisa dipastikan produk domestik bakal kalah bersaing.

Bagaimanapun, kita tak bisa membendung datangnya pasar bebas. Entah itu dengan Tiongkok, sesama anggota ASEAN, atau negara lain. Meski kita berusaha mati-matian memproteksi dan membentengi perekonomian dalam negeri dari produk mancanegara, barang-barang tersebut tetap...

Peringkat yang Mengesankan

Perekonomian Indonesia menunjukkan performa mengesankan pekan ini. Selain indikator ekonomi pasar modal, yakni pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan kurs rupiah yang stabil, pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings juga membanggakan (Jawa Pos, 26 Januari 2010).

Fitch Ratings menaikkan peringkat utang jangka panjang dalam valuta asing dan lokal Indonesia, masing-masing menjadi BB+ dari posisi sebelumnya BB. Itu berarti Indonesia hanya perlu naik satu tingkat lagi untuk masuk level invesment grade (peringkat yang masuk radar investor global).

Selang sehari setelah mengeluarkan rapor bagi pemerintah, Fitch Ratings yang juga menaikkan peringkat utang korporasi sektor telekomunikasi ke level investment grade. Serta menaikkan peringkat delapan bank satu level di bawah investment grade. Kepercayaan terhadap perekonomian itu semakin tinggi setelah aksi demonstrasi akbar menggugat program 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis...