SINGAPURA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dalam menentukan arah ekonomi global yang baru pasca krisis ekonomi global yang cukup dalam, dunia tidak bisa lagi bergantung pada sebuah mesin ekonomi saja seperti AS Dikatakan SBY, negara-negara di Asia dan kawasan Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC) harus bisa berperan dalam perekononomian global ke depan.

“Asia dan kawasan APEC amat penting dalam penentuan arah baru ekonomi global. Ekonomi global tidak bisa lagi ber gantung pada 1 mesin ekonomi, seperti USA. Kita harus menciptakan keseimbangan baru dalam pertumbuhan ekonomi dunia,” tutur SBY dalam pidatonya pada pertemuan APEC di Singapura, Jumat (13/11) SBY mengatakan, Asia bisa berperan penting dalam penentuan arah perekonomian global ke depan karena mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun terjadi krisis keuangan di tahun 2008, dan pemulihan ekonomi di Asia juga termasuk yang paling cepat di antara kawasan lainnya.

“Termasuk dalam kategori ini Indonesia yang mencatat pertumbuhan ekonomi ke tiga tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Pada 2008 ekonomi kami tumbuh 6,1 persen dan tahun ini diharapkan bisa 4,3 persen. Ekonomi Asia juga diharapkan pulih pada 2010, dan pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan antara 5-5,5 perrsen,” tutur SBY.

“Yang harus kita lakukan sekarang bagaimana agar negara-negara surplus menanamkan surplusnya ke sektor-sektor produktif seperti infrastuktur, pendidikan dan kesehatan untuk mendorong produktivitas,” imbuhnya.
Sedangkan bagi negara yang mengalami defisit anggaran, SBY menyarankan untuk melakukan reformasi struktural yang bertujuan memperbaiki kelanjutan pertumbuhan ekonominya. Sedangkan bagi negara-negara yang defisit harus melakukan reformasi struktural yang bertujuan memperbaiki kelanjutan pertumbuhan ekonominya.

Sementara Menko Perekonomian menargetkan 19 program dan 53 aksi dalam program 100 hari kerjanya yang dihasilkan setelah sering melakukan rakor bahkan Sabtu-Minggu. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam diskusi bersama Forum Diskusi Wartawan Moneter dan Keuangan (Forkem) di Graha Sawala, Jumat (13/11) mengaku, program pertama ketersediaan lahan dan keterpaduan tata ruang, review sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang, penyempurnaan standar prosedur operasional pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik), integrasi data da pelayanan pertanahan nasional secara online, pengembangan kantor pertanahan bergerak, penyusunan RPP tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan, penyusunan RPP tentang pemanfaatan kawasan hutan.

Program kedua pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktu, perubahan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema co-financing dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan, penetapan skema co-financing bagi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah (penciptaan ownership di daerah) serta pemerintah dan swasta/BUMN (public private partnership).

Program ketiga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis, peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi, penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung, dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi, peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumetera dan Sulawesi sepanjang 695 km, sebagai bagian dari pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun, pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan, penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air, peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun sekitar 40 persen menjadi 80 persen dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami, penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (desa berdering), pencanangan dukungan kepada teknologi informasi dan komunikasi lokal sekaligus pemantapan program Indonesia Go Open Source.

Selanjutnya, peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di laut sampai dengan di tempat pemasarannya. (net/bbs/jpnn)

[ketgambar]JABAT TANGAN: Presiden SBY berjabat tangan dengan CEO Freeport Richard Adkerson, pada acara APEC CEO Summit di Singapura, Jumat (13/11).//
REUTERS/Michael Fiala[/ketgambar]