KARO-Nota kesepahaman (MoU) anggaran biaya Pilkada Karo belum diteken KPUD Karo dengan Pemkab Karo. Ketiadaan dana dapat menimbulkan molornya tahapan Pilkada yang berujung para pengunduran pelaksanaan hari pencoblosan.   

Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem ST, Senin (11/1) mengatakan, jika pendanaan pilkada terlambat, maka dipastikan jadwal seluruhnya terlambat. “Kita ketahui bersama, masa tugas Bupati Karo berakhir tanggal 27 Desember 2010 mendatang. Maka sesuai tahapan seharusnya enam bulan sebelum masa akhir jabatan, seluruh persiapan telah dirampungkan.  Oleh karena itu, sesuai perhitungan jadwal kerja kami (KPUD Karo), bulan Januari ini nota kesepakatan anggaran biaya Pemilukadaharus sudah ditandatangani,” katanya.Menurut Benyamin Pinem, sebelumnya pihak eksekutif berjanji akan bertemu untuk membahas anggaran pilkada. Tetapi hingga kemarin pertemuan antara KPUD Karo dengan Pemkab Karo belum terlaksana.

Wakil Ketua DPRD Karo Ferianta Purba SE ketika dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, kiranya pihak Pemkab Karo dan KPUD Karo segera bertemu menyelesaikan pembahasan anggaran itu. (wan)